ciri ciri negara hukum

Ciri Negara Hukum

A. Continental Law:

1. Tokohnya: Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, Paul

Scholten:

1. Pengakuan Hak-hak asasi,

2. Pemisahan Kekuasaan (merupakan perwujudan dari

    perlawanan atas kekuasaan yang absolute),

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang,

4. Peradilan Administrasi (Apabila dalam menjalankan

    tugasnya berdasarkan Undang-undang pemerintah masih

    melanggar hak-hak asasi (campur tangan pemerintah

    dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada

    pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya).

B. Common Law:

1. Tokohnya Albert Venn Dicey:

1. Supremacy of Law

2. Equality before the Law

3. Constitution base on human rights

C. International Commission of Jurist (Bangkok:1965):

1. Adanya proteksi konstitutional

2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak

3. Adanya pemilihan umum yang bebas

4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan

    berserikat

5. Adanya tugas oposisi

6. Adanya pendidikan civic.

D. Indonesia:

Ashary (Negara Hukum Indonesia) (sebelum amandemen):

1. Hukum bersumber pada Pancasila (dan Pembukaan UUD

    1945 harus dilihat sebagai Ide bernegara) ,

2. Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945),

3. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (Pasal 1 ayat (2)

    UUD 1945),

4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

    (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945),

5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya

    (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945),

6. Pembentukan undang-undang adalah presiden bersamasama

    dengan DPR( Lihat Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5

    ayat (1) UUD 1945),

7. Sistem MPR (lihat Pasal 1-3 UUD 1945).

Note:

§ Setelah proses amandemen, sistem pembagian

kekuasaan yang digunakan bukan lagi sistem MPR

melainkan sistem constitutional (Pasal 1 ayat (2)

UUD 1945).

§ Pada prinsipnya Indonesia menggunakan prinsip

separation of powers dan check and balance

system (terdapat kewenangan untuk mengawasi

dan mengontrol lembaga negara yang lain

sehingga dapat tercapai keseimbangan) namun

terdapat beberapa pengecualian, salah satunya the

executive in the parliament (presiden ikut serta

dalam pembuatan Undang-undang).