Supremasi hukum

Supremacy of law, yaitu tidak boleh ada kesewenang-wenangan
sehingga orang hanya dapat dihukum jika
melanggar hukum yang jelas yang telah diatur.

 Prinsip supremasi hukum adalah adanya pengakuan normatif

dan empirik segala hal diselesaikan dengan hukum sebagai

pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum,

konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif

atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum

dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin

dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa

hukum itu memang ‘supreme’.

 A.V. Dicey menyatakan supremacy of law berarti tidak ada

kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power). Prinsip

supremasi hukum ini, selain dinyatakan secara tegas dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, juga dalam

pasal-pasal lainnya dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang

membatasi setiap kekuasaan dan kewenangannya diatur dan

dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, misalnya

tercermin Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2),

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.